Pemerintah Bantul Melarang PSIM untuk Gelar Laga Kandang Melawan Blitar

Pemerintah Bantul Melarang PSIM untuk Gelar Laga Kandang Melawan Blitar  – PSIM Yogyakarta gak diizinkan memanfaatkan Stadion Sultan Agung untuk menjamu Blitar United di kelanjutan Liga 2. Itu adalah buntut bentrok pendukung minggu waktu lalu.

PSIM menuai kemenangan atas PSS Sleman di kelanjutan Liga 2 2018. Di pertandingan, Kamis (26/7/2018), Laskar Mataram mengalahkan Elang Jawa 1-0.

Panasnya derby DIY itu juga sampai ke luar lapangan. Ada salah seseorang pendukung yang wafat lantaran benturan di seputar stadion Sultan Agung.

Pemerintah Kabupaten Bantul melarang PSIM untuk mengadakan pertandingan kandang menantang Blitar United, Senin (6/8). Bakal ada penilaian lebih dahulu berkenaan pemanfaatan stadion kebanggaan penduduk Bantul itu.

” Iya (tdk diizinkan). Ya lantaran peristiwa tempo hari itu, kita butuh penilaian dahulu lebih kurang pengkondisian bila itu kelak diizinkan, agar tdk berlangsung perihal yang seperti tempo hari, ” kata Sekretaris Disdikpora Bantul, Daeng Daeda, kala dihubungi wartawan, Rabu (1/8).

Menurut dia, Disdikpora Bantul dalam tempo dekat bakal mengadakan pertemuan dengan beberapa stakeholder berkenaan, termasuk juga dengan club sepakbola yang memanfaatkan SSA menjadi home base. Dalam pertemuan itu bakal diambil ketetapan bersamanya.

” Semua (semua team dievaluasi). Siapa saja kelak yang bakal menyewa stadion itu (SSA Bantul) untuk kompetisi sepakbola tdk pilih apa itu PSIM atau yang beda, semua kelak jadi bahan penilaian, ” tuturnya.

Memang beberapa club sepakbola baik di Liga 1, Liga 2, serta Liga 3 jadikan SSA Bantul menjadi home base-nya. Klub-klub itu salah satunya PS Tira, Persija Jakarta, PSIM Yogyakarta, serta Persiba Bantul.

Tapi lantaran bentrok antarsuporter sekian kali berlangsung, Pemkab Bantul akan memutus untuk mengevaluasi pemanfaatan SSA Bantul. Beberapa club termasuk juga PSIM masih tetap diperbolehkan memanfaatkan SSA, tapi dengan beberapa catatan.

” Iya (PSIM masih tetap bisa memanfaatkan SSA), asal kelak segalanya bertanggungjawab tidak untuk terulang peristiwa-peristiwa tempo hari yang tdk kita kehendaki itu. Tetapi jika memang semua pihak tdk dapat mengkondisikan, ya bisa saja kelak putusannya bakal beda, ” tutupnya.